Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 merupakan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa yang sebelumnya diatur melalui Peraturan Nomor 113 Tahun 2014.

Definisi Keuangan Desa berdasarkan Permendagri 113/2014 adalah semua hak & kewajiban Desa yang mampu dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yg berhubungan dengan aplikasi hak dan kewajiban Desa.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 merupakan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Nomor 113 Tahun 2014.
Keuangan Desa/Ilustrasi
Sedangkan dalam peraturan terbaru Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, definisi keuangan desa tidak berubah atau masih didefinisikan sama seperti dalam Permendagri 113/2014.

Sepertinya tidak seluruh isi menurut Permendagri Nomor 113/2014 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa akan dilakukan perubahan melalui Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Berikut beberapa berita strategis seputar kebijakan perubahan Pengelolaan Keuangan Desa.

Azas Pengelolaan Keuangan Desa (Permendagri 113/2014)

(1) Keuangan desa dikelola dari asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif dan dilakukan menggunakan tertib

(2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola

dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai

dengan tanggal 31 Desember.

Azas Pengelolaan Keuangan Desa (Permendagri 20/2018 )

(1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

(2) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Kekuasaan Pengelolan Keuangan Desa (Permendagri 113/2014)

Pasal 3

(1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan

mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang

dipisahkan.

(2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:

a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;

b. menetapkan PTPKD;

c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;

d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa;

dan

e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban

APBDesa.

(3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu

oleh PTPKD

Pasal 4

PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur

Perangkat Desa,terdiri dari:

a. Sekretaris Desa;

b. Kepala Seksi; dan

c. Bendahara.

Kekuasaan Pengelolan Keuangan Desa (Permendagri 20/2018)

(1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.

(2) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.

(3) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

PPKD terdiri atas:

a. Sekretaris Desa;

b. Kaur dan Kasi; dan

c. Kaur keuangan.

Pembinaan dan Pengawasan (Permendagri 113/2014)

Pasal 44

1) Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa.

2) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Pembinaan dan Pengawasan (Permendagri 20/2018)

1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan yang dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan tugas dan fungsi.

2) Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/ kota, dan bantuan keuangan kepada Desa.

3) Bupati/Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan yang dikoordinasikan dengan APIP kabupaten/kota.

Adapun bentuk Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa, meliputi:

1. Laporan Keuangan terdiri atas;

  • Laporan Realisasi APB Desa, dan
  • Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

2. Laporan realisasi kegiatan; dan

3. Daftar Program Sektoral, Program Daerah dan Program lainnya yang masuk ke Desa.

Demikian beberapa isu strategis tentang perubahan Pengelolaan Keuangan Desa. Donwload Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.(dbs)

Jasa Iklan Google Adwords Situs Judi Slot Online
Jasa Whatsapp Blast Situs Judi Slot Online
Jasa Backlink PBN Situs Judi Slot Online
Jasa Penulis Artikel SEO Situs Judi Slot Online

Slider Parnert

Subscribe Text

Jasa Google Ads Situs Judi Online